Saturday, 4 August 2018

Efisiensi BPJS Kesehatan Pelayangan Tetap Utama


Ketika BPJS Kesehatan melakukan efisiensi sontak sepertinya seluruh perhatian masyarakat tertuju kepada isu yang sedang berkembang dan alasan serta praduga muncul dimana-mana?. Ada apa dengan BPJS Kesehatan? Padahal guekan bayar iuran setiap bulan?, Dikemanakan uang itu? Kan katanya perserta JKN-KISnya kian meningkat kok bisa defisit?, Kok bisa melakukan efisiensi pelayanan? Terus gaji jajaran direkturnyakan sampai ratusan juta?
Bpk Nopi Hidayat, Bpk Agus Pambagio, Bpk Chazali Situmorang
dan Bpk Budi Mohammad Arief
Semuanya kenyinyiran itu hampir selalu ada ketika pembicaran beralih kepelayanan BPJS Kesehatan, bahkan mirisnya lagi katanya ada rumah sakit yang kolabs gara-gara BPJS menungggak hutang biaya administrasi rumah sakit tersebut. Sebelum praduga itu timbul mari kita lihat lebih dalam dan mengetahui dari sumber aslinya, kasus seperti ini ada baiknya menurut saya, kita memakai kata-kata bijak 1 mulut, 2 telinga, sedikit bicara dan lebih baik mendengar. (mendengar dari sumber yang asli dan bukan “katanya” )

Efisiensi BPJS Kesehatan Pelayanan Tetap Utama

Ketika terbitnya pearturan per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkam  implementasi
  1. Peraturan  Direktur Jaminan Pelayanan  Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang penjamin pelayanan katara dlam program jaminan kesehata.
  2. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan  nomor 3  tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi lahir sehat, dan
  3. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan  Kesehatan nomor 5 tahun 2018 tentang penjamin pelayanan rehabilitas medik.*  

Nah, peraturan tersebut merupakan langkah awal BPJS Kesehatan  untuk memastikan peserta program JKN-KIS benar dan sasarannya tepat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan Program JKN-KIS. Hal itu disampaikan oleh Humas BPJS Bpk Nopi Hiayat  selaku kepala Humas BPJS Kesehatan diacara ngopi bareng bersama media dan blogger di Cerita CafĂ© Jakarta Timur.

Hadir juga Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Bpk Budi Mohammad Arief, menanggapi isu ini mengatakan  hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS, dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan. Dan faktanya, BPJS Kesehatan tetap menjamin biaya persalinan, operasi katarak, dan rehabilitasi medik. Hanya saja, kami ingin menyempurnakan sistem yang sudah ada agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih efektif dan efisien, serta memperhatikan kemampuan finansial BPJS Kesehatan.

Hanya saja BPJS melakukan prioritas pelayanan prosedur penjamin karena, BPJS kesehatan telah melakukan analisa pelayanan kesehatan berbiaya tinggi pada tahun 2017 diantaranya pelayanan jantung, kanker, cuci darah, termasuk pelayanan bayi baru lahir yang mencapai 1,17 triliun, katarak 2,65 triliun, dan rehabilitasi medik sebesar 965 miliar. Dan semuanya itu ternyata melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari analisa tersebut, maka untuk memenuhi prinsip ekuitas dalam penyelenggaraan JKN, BPJS kesehatan melakukan prioritas prosedur penjaminan pada pelayanan katarak, bayi baru lahir dan rehabilitasi medik menyesuaikan dengan kapasitas dana jaminan sosial melalui implementasi 3 peraturan. BPJS Kesehatan sama sekali tidak mengatur ranah medis. Misalnya dalam kasus bayi lahir sehat. Kami setuju bahwa semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal dari tenaga medis. Namun mekanisme penjaminan biaya untuk bayi sehat dan bayi yang sakit atau butuh penanganan khusus, tentunya berbeda," kata Bpk Budi melanjutkan.

Baliau menekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada menghilangkan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS, manfaat tetap diberikan, disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Dalam peraturan tersebut pun ditegaskan pentingnya standar pelayanan yg diberikan kepada peserta JKN-KIS. Tentunya peraturan tersebut adalah dalam rangka menjamin kesinambungan program, agar masyarakat Indonesia termasuk peserta yang harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi lainnya dapat terus merasakan manfaat dari adanya program JKN-KIS

Dan berharap, ke depannya mitra fasilitas kesehatan juga dapat menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jika hal tersebut diimplementasikan dengan optimal, maka seluruh pihak akan merasakan masing-masing benefitnya. Peserta JKN-KIS puas karena terlayani dengan baik, fasilitas kesehatan kian sejahtera, dan program JKN-KIS dapat terus sustain berputar memberi manfaat dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia.

Langkah-langkah yang Diambil BPJS Kesehatan

Kemudian ada hal yang perlu kita ketahui mengapa ada anggaran yang defisit selain dana yang sudah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Adanya sekitar 13 juta  peserta JKN – KIS yang pasif membayar. Peserta JKN – KIS yang telah tercover pembayarannya  melalui BPJS Kesehatan dan sudah sehat tidak meneruskan lagi pembayaran iuran setiap bulannya. Langkah yang diambil BPJS salah satunya bekerjasama dengan Departemen Ketenagakerjaan dalam hal menekankan karyawan untuk menjadi perserta JKN-KIS  dengan membayar iuran perbulannya melalu gaji yang dibayarkan. Ke dua adanya kader BPJS Kesehatan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui SMS/WA mengingatkan untuk melakukan pembayaran iuran.

Hadir juga Bpk Chazali Situmorang Pengamat Asuransi Kesehatan, bahwa pelayanan rumah sakit kadang ada yang sedikit melenceng seharusnya bisa memakai obat yang biasa saja tapi direferensikan dengan obat yang mahal, terus dengan kasus katarak harus ada standarisasi tidak semua pasien sama rata semuanya harus dioperasi. pasien fisioterapi dibatasi pelaksanan fisioterapinya sesuai dengan standarisasi dan pelayanan pengobatan, Jadi disini BPJS Kesehatan melakukan prioritas pasien yang benar-benar harus dilayani, melakukan prioritas dan mengawasi.

Kalau hal ini terus berlangsung tidak adanya prioritas dan semuanya diserahkan kepada FasKes rekanan, maka mau tidak mau BPJS benar akan defisit tentu saja yang dirugikan rakyat.  Rakyat yang telah setia membayar iuran setiap bulannya  ujar Bpk Agus Pambagio selaku Pengamat Kebijakan Publik. Dan bisa jadi sejumlah FasKes akan menolak layanan perserta JKN – KIS karena layanan mereka tidak terbayar oleh BPJS Kesehatan sesuai perjanjian awal. BPJS Kesehatan adalah milik rakyat apapun yang terjadi dan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan tentunya kita harus berani membela. Semoga permasalahan ini cepat terselesaikan juga ada kerjasamanya  dari  Mentri kesehatan dan anggota DPR bisa membantu menjelaskan kepada publik. Bahwa langkah efisiensi ini untuk rakyat dan kembali ke rakyat.

 *sumber  BPJS Kesehatan)




16 comments :

  1. Semoga masalahnya cepat terselesaikan, untyk rehab medik, anakku yang menggunakan terapi di KTK sangat berhubungan

    ReplyDelete
    Replies
    1. iya mba semoga jadi untuk rehab medik itu pelayanannya tetap cuma waktunya aja yang dibatasi sesuai dengan anjuran dokter dan rumah sakit

      Delete
  2. Aku sih pake bpjs dari kantor alhamdulillah ga prnh ada kendala dan isunya emang lagi ada masalah semoga cpt selesai

    ReplyDelete
    Replies
    1. sebenarnya gk ada masalh mba hehe kalau kita rutin bayar iuran

      Delete
  3. Kerjasama yang bagus yang akan menolong rakyat kecil . obat generik ampuh walaupun harga murah. Dokter yang memberi obat mahal karena persedian suka beluman ada kiriman

    ReplyDelete
  4. Beban BPJS memang berat ya karena harus menanggung biaya pengobatan yg cukup besar. Kerjasama antara peserta BPJS sangat membantu lancarnya operasional BPJS.

    ReplyDelete
  5. Aahhh akhirnya terjawab sudah prasangka burukku Ama BPJS... Duh jadi ga enak... Ternyata BPJS masih tetap memberikan pelayanan yang maksimal kok... Hehehe

    ReplyDelete
  6. Setuju. Efisiensi memang harus dilakukan dan tepat sasaran. Seperti asuransi swasta aja. Kalau klaim juga ada prioritasnya

    ReplyDelete
  7. BPJS bukan untuk melayani sebagian orang, jadi azas pemerataan memang perlu. Kelangsungan BPJS itu ditunjang juga oleh pemahaman setiap peserta, bahwa di negara maju pun, klaim itu ada kriteria dan standarnya. Salam keren, mBak Utie.

    ReplyDelete
  8. Memang banyak bgt ya yg buat bpjs saat perlu aja, setelah itu gamau ikut iuran
    Padahal menurutku BPJS sangat membantu lho

    ReplyDelete
  9. Aku juga saat ini masih pakai BPJS PBI

    ReplyDelete
  10. Semoga rencana kerjasama yg hendak dicanangkan untuk kebaikan segenap masyarakat benar2 bisa terwujudkan

    ReplyDelete
  11. Semoga semua rencana bpjs kedepannya yg berkaitan untuk kepentingan rakyat kecil dapat terlaksana Dan bermanfaat. Aamiin.. jgn lupa yg blm join yuk join.. buat subsidi silang

    ReplyDelete
  12. Aku pakai BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan BPJS pensiun. Semua aku dapatkan dari aku kerja. Cuma mau claim yang ketenaga kerjaan gimana caranya ya.

    ReplyDelete
  13. Semoga apapun rencananya berjalan lancar dari rakyat untuk rakyat demi tercapainya masyarakat sehatc

    ReplyDelete
  14. nah, memang ini perlu dilakukan, efisiensi. kadang faskes atau RSnya suka seenak2nya klaim obat atau perawatan, merasa bakal diganti berapa aja yang mereka ajukan, padahal bisa saja biayanya over claim. Kalau mau realistis, ya memang harus ada regulasi yang membatasi, jadi ga seenaknya ngasih obat2 mahal atau layanan2 yg sebenarnya ga perlu-perlu banget

    ReplyDelete

Terima kasih sudah meninggalkan jejak di blog saya mudah-mudahan bermanfaat, nanti insyaAllah saya akan balik meninggalkan jejak,,, salam persahabatan selalu,